 |
| Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia |
JAKARTA, Persatuan Sepak Bola Seluruh
Indonesia (PSSI) dinilai akan menghadapi tantangan berat untuk
menyatukan kompetisi sepak bola nasional. Dilatarbelakangi konflik
berkepanjangan, harus ada niat baik dari para pengurus sepak bola agar
ke depannya dapat membentuk kompetisi yang sehat.
Demikian diungkapkan pengamat sepak bola, Anton Sanjoyo, menanggapi Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI yang akan berlangsung 17 Maret mendatang. Menurut Anton, dari empat agenda yang akan dibahas dalam kongres tersebut, penyatuan kompetisi adalah masalah krusial.
KLB PSSI akan membahas empat agenda, diantaranya pengembalian empat anggota Eksekutif Komite yang dipecat, revisi statuta, penyatuan liga sepak bola profesional, dan peserta KLB adalah peserta Kongres Solo. Empat agenda itu dibuat berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) Kuala Lumpur, Maret 2012.
"Penyatuan liga itu adalah masalah krusial dan harus dibuat road map-nya. Kalau menurut saya, salah satu operator kompetisi harus ada yang dibubarkan," ujar Anton kepada Kompas.com di Jakarta, Jumat (15/3/2013).
Anton menjelaskan, awalnya struktur dan peserta kompetisi sepak bola Indonesia dibentuk dalam kongres di Bali pada Desember 2010. Ia menilai semua keputusan itu tidak dapat diubah oleh sejumlah anggota Exco seperti yang sempat dilakukan PSSI pada 2011.
Anton mengatakan, latar belakang tersebut harus dipahami dengan baik agar apa pun langkah ke depannya harus tetap berpatokan terhadap kongres di Bali. Meskipun jika ingin diubah, ia menilai, harus juga melalui tahapan setingkat kongres baik kongres kerja tahunan dan pemilihan.
"Jadi, kalau KPSI dibilang harus membubarkan diri, ya, IPL harus juga membubarkan diri dan semua yang terkandung dalam IPL harus membubarkan diri. Jadi, saya kira harus melihat ini dengan logika yang lurus," tuturnya.
Soal pembenahan sistem kompetisinya sendiri, Anton mengakui masih sangat banyak pekerjaan bagi pengurus sepak bola nasional. Maklum saja, hingga kini sepak bola Indonesia belum menyelesaikan persoalan-persoalan utama seperti pembenahan mutu wasit, gaji pemain, fasilitas lapangan, dan sebagainya.
Anton mengungkapkan, berpatokan kepada road map FIFA mengenai penyelenggaraan liga profesional ada sekitar 240 poin yang harus dipenuhi. Namun, menurutnya, jika ada keseriusan dari pengurus sepak bola Indonesia untuk melaksanakan poin-poin itu, persoalan bisa diselesaikan.
"Tetapi, jika masalah tersebut dibenahi satu tahun, 10 poin saja, itu sudah luar biasa. Kalau mau berbicara membuat kompetisi yang baik, penuhi langkah-langkah itu saja lalu poin-poin itu dipenuhi," kata Anton.
Sumber: KOMPAS.com - Jumat, 15 Maret 2013 Demikian diungkapkan pengamat sepak bola, Anton Sanjoyo, menanggapi Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI yang akan berlangsung 17 Maret mendatang. Menurut Anton, dari empat agenda yang akan dibahas dalam kongres tersebut, penyatuan kompetisi adalah masalah krusial.
KLB PSSI akan membahas empat agenda, diantaranya pengembalian empat anggota Eksekutif Komite yang dipecat, revisi statuta, penyatuan liga sepak bola profesional, dan peserta KLB adalah peserta Kongres Solo. Empat agenda itu dibuat berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) Kuala Lumpur, Maret 2012.
"Penyatuan liga itu adalah masalah krusial dan harus dibuat road map-nya. Kalau menurut saya, salah satu operator kompetisi harus ada yang dibubarkan," ujar Anton kepada Kompas.com di Jakarta, Jumat (15/3/2013).
Anton menjelaskan, awalnya struktur dan peserta kompetisi sepak bola Indonesia dibentuk dalam kongres di Bali pada Desember 2010. Ia menilai semua keputusan itu tidak dapat diubah oleh sejumlah anggota Exco seperti yang sempat dilakukan PSSI pada 2011.
Anton mengatakan, latar belakang tersebut harus dipahami dengan baik agar apa pun langkah ke depannya harus tetap berpatokan terhadap kongres di Bali. Meskipun jika ingin diubah, ia menilai, harus juga melalui tahapan setingkat kongres baik kongres kerja tahunan dan pemilihan.
"Jadi, kalau KPSI dibilang harus membubarkan diri, ya, IPL harus juga membubarkan diri dan semua yang terkandung dalam IPL harus membubarkan diri. Jadi, saya kira harus melihat ini dengan logika yang lurus," tuturnya.
Soal pembenahan sistem kompetisinya sendiri, Anton mengakui masih sangat banyak pekerjaan bagi pengurus sepak bola nasional. Maklum saja, hingga kini sepak bola Indonesia belum menyelesaikan persoalan-persoalan utama seperti pembenahan mutu wasit, gaji pemain, fasilitas lapangan, dan sebagainya.
Anton mengungkapkan, berpatokan kepada road map FIFA mengenai penyelenggaraan liga profesional ada sekitar 240 poin yang harus dipenuhi. Namun, menurutnya, jika ada keseriusan dari pengurus sepak bola Indonesia untuk melaksanakan poin-poin itu, persoalan bisa diselesaikan.
"Tetapi, jika masalah tersebut dibenahi satu tahun, 10 poin saja, itu sudah luar biasa. Kalau mau berbicara membuat kompetisi yang baik, penuhi langkah-langkah itu saja lalu poin-poin itu dipenuhi," kata Anton.
Masalah Sepak Bola Indonesia Pasca-KLB
JAKARTA, Persoalan sepak bola Indonesia dipandang tak akan berakhir melalui Kongres Luar Biasa (KLB) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) pada 17 Maret mendatang. Pergantian ketua umum dipandang sebagai solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik yang telah berlarut-larut itu.
"Saya masih pesimistis kalau kongres akan memperbaiki semuanya. Tapi, minimal kongres ini cuma menjalankan syarat dari FIFA. 'Kan ada empat poin yang dibawa di situ. Mau lebih konkretnya, KLB itu harus (ada) pergantian ketua umum tanpa melibatkan pihak Djohar Arifin dan La Nyalla (Mattalitti)," kata Wakil Ketua Umum The Jakmania, Richard Achmad, kepada Kompas.com, Jumat (15/3/2013).
KLB PSSI akan membahas empat agenda, di antaranya pengembalian empat anggota Eksekutif Komite yang dipecat, revisi statuta, penyatuan liga sepak bola profesional, dan peserta KLB adalah peserta Kongres Solo. Empat agenda itu disusun berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) Kuala Lumpur antara PSSI dan Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) pada Maret 2012.
Pihak KPSI mewacanakan adanya agenda tambahan, yakni penentuan waktu dan tempat pelaksanaan kongres biasa. Richard mensinyalir, usulan tambahan agenda tersebut sebagai awal kebangkitan orang-orang lama untuk menguasai PSSI PSSI.
"Yang harus dikawal bukan kongres namun pasca kongresnya. Sepak bola kita mau diapain? Ada wacana setelah KLB ada kongres biasa. Dalam kongres biasa, bisa terjadi pergantian ketua umum. Lebih baik dikonkretkan di KLB saja sekalian. Yang pasti, akan ada babak baru orang-orang lama yang sudah jelek masuk kembali. Pascakongres itu bukan memperbaiki sepak bola tetapi memunculkan 'mafia-mafia'," tegasnya.
Seandainya agenda pemilihan ketua umum baru terealisasi, Richard menginginkan kedua kubu yang bertikai tak kembali terlibat dalam PSSI. Terlebih, lanjut Richard, Djohar telah gagal karena sejak memimpin PSSI, persoalan semakin bertambah. "Semua berharap dia bisa menyelesaikan persoalan. Tapi, dia malah menambah persoalan. Ini yang akhirnya yang awalnya menjadi pendukungnya berbalik menjadi lawan politiknya," ulas Richard.
Terlepas dari itu, Richard mengaku pesimistis KLB bisa berjalan dengan sukses mengingat masih terjadinya perbedaan pandangan soal voters. Djohar memutuskan tetap menggunakan daftar pengurus lama di tingkat pengurus provinsi sebagai peserta KLB. Tiga anggota tim dari Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) menilai pergantian pengurus tidak sah, sehingga yang berhak menjadi delegasi adalah pengurus lama.
Hal itu bertentangan dengan pandangan tiga anggota tim verifikasi dari PSSI yang menilai, pengurus barulah yang berhak menjadi delegasi sebagai pemilih dalam KLB. Semuanya berlandaskan keputusan FIFA bahwa peserta kongres adalah lembaga/institusi, bukan perorangan. "Akan ada yang bikin deadlock. Kongres belum secara meyakinkan menyelesaikan persoalan sepak bola Indonesia," tegasnya.
Sumber: KOMPAS.com - Jumat, 15 Maret 2013
Pemerintah Akan Kawal KLB PSSI
JAKARTA, Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, mengatakan, pemerintah akan mengawal secara penuh pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI pada 17 Maret 2013. Mantan anggota Komisi I DPR itu berharap kongres yang akan dilaksanakan di Hotel Borobudur tersebut bisa berjalan lancar.
"Tapi, kalau ada upaya mengganggu kongres, saya selaku pemerintah pusat kemudian Pak Jokowi selaku Pemerintah DKI Jakarta juga siap-siap mengamankan proses itu dan tidak ragu-ragu untuk bertindak karena ini kan hajat kita bersama," ujar Roy Suryo di Jakarta, Kamis (14/3/2013).
Roy juga mengatakan, pihaknya terus berupaya agar konflik sepak bola Tanah Air bisa segera diselesaikan dalam kongres tersebut. Karena itu, politisi Partai Demokrat itu berharap semua pihak ikut menjaga situasi dan kondisi saat kongres tersebut berlangsung.
Sementara itu, terkait polemik peserta kongres yang masih simpang siur, Roy kembali menegaskan, yang sah adalah 100 voters yang sudah diputuskan dalam SK No SKEP/32/JAH/III/2013 tertanggal 8 Maret 2013 tentang daftar voters KLB PSSI tanggal 17 Maret 2013. Menpora berharap agar masalah tersebut tidak terus dijadikan polemik.
"Sudah lama kita ingin agar persatuan ini bisa terbentuk. Harus diingat, kongres ini milik voters, Exco pun belum tentu hadir. Saya juga tidak punya suara dalam kongres ini, jadi saya tidak punya kepentingan apa-apa. Saya hanya sebagai fasilitas," kata Menpora.
Sumber: KOMPAS.com —
Kamis, 14 Maret 2013 "Tapi, kalau ada upaya mengganggu kongres, saya selaku pemerintah pusat kemudian Pak Jokowi selaku Pemerintah DKI Jakarta juga siap-siap mengamankan proses itu dan tidak ragu-ragu untuk bertindak karena ini kan hajat kita bersama," ujar Roy Suryo di Jakarta, Kamis (14/3/2013).
Roy juga mengatakan, pihaknya terus berupaya agar konflik sepak bola Tanah Air bisa segera diselesaikan dalam kongres tersebut. Karena itu, politisi Partai Demokrat itu berharap semua pihak ikut menjaga situasi dan kondisi saat kongres tersebut berlangsung.
Sementara itu, terkait polemik peserta kongres yang masih simpang siur, Roy kembali menegaskan, yang sah adalah 100 voters yang sudah diputuskan dalam SK No SKEP/32/JAH/III/2013 tertanggal 8 Maret 2013 tentang daftar voters KLB PSSI tanggal 17 Maret 2013. Menpora berharap agar masalah tersebut tidak terus dijadikan polemik.
"Sudah lama kita ingin agar persatuan ini bisa terbentuk. Harus diingat, kongres ini milik voters, Exco pun belum tentu hadir. Saya juga tidak punya suara dalam kongres ini, jadi saya tidak punya kepentingan apa-apa. Saya hanya sebagai fasilitas," kata Menpora.
Roy Suryo Ragukan Notula Rapat Exco PSSI
JAKARTA, Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, meragukan kebenaran notula rapat Komite Eksekutif (Exco) pada 7 Maret 2012, terkait jumlah voters Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI yang dipermasalahkan sejumlah anggota Exco. Menpora menilai surat notula yang sempat ditunjukkan kepadanya itu palsu.
Pada Rabu (13/3/2013), muncul dua surat yang kembali menambah kesimpangsiuran voters KLB PSSI. Surat pertama merupakan notula rapat Exco pada 7 Maret yang diikuti Djohar Arifin Husin (Ketua Umum PSSI), Farid Rahman, Sihar Sitorus, Bob Hippy, Widodo Santoso, Mawardi Nurdin, dan Tuty Dau. Pada salah satu halaman dalam notula itu berisi daftar nama 18 pengprov yang memiliki perbedaan dengan yang diumumkan salah satu anggota Tim Verifikasi, Sefdin Syaifudin.
Dalam notula itu, tertera tanda tangan Djohar dan Farid selaku Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum PSSI beserta lima anggota Exco lainnya. Sementara surat lain yang beredar adalah Surat Keputusan (SK) No SKEP/32/JAH/III/2013 tentang daftar voters KLB PSSI tertanggal 17 Maret 2013. Dalam SK itu, terdapat juga daftar 100 pemilik suara yang diklaim merupakan peserta sah KLB. Akan tetapi, ke-16 di antaranya berbeda dengan notula rapat Exco pada surat pertama.
Namun, yang menjadi polemik adalah Djohar juga menandatangani SK tersebut. Djohar sebelumnya membantah pernah menandatangani notula yang ditunjukkan sejumlah anggota Exco, karena pada 7 Maret itu dia mengaku tengah berada di Medan untuk mengikuti acara pemilihan kepala daerah.
Roy Suryo mengakui, memang ketika beberapa anggota Exco menunjukkan notula rapat Exco tersebut Djohar juga hadir. Namun, ketika itu, Djohar mengaku menandatangani notula itu di bandara dan posisi surat pun tidak berbentuk dalam format notula rapat Exco.
"Setelah saya lihat lagi, pada notula itu juga terdapat keanehan. Saya terus terang juga meragukan notula itu dan bahkan di belakang itu ada tujuh tanda tangan. Tapi, di setiap halaman ada lima paraf. Berarti ada dua yang tidak paraf. Itu cacat hukum," ujar Roy Suryo di Jakarta, Kamis (14/3/2013).
"Yang menarik, justru tiba-tiba salah satu Exco menambahkan tanda tangan lagi di situ dan saya curiga itu prosesnya bisa jadi tidak ada rapat yang sebenarnya. Setelah saya tanyakan ini rapatnya kapan, mereka menyebut itu tanggal 7. Tapi, karena tidak dilakukan di Kantor PSSI, ya sudah, kalau rapat itu harusnya di PSSI," tambahnya.
Ketika ditanya kembali mengenai langkah lima anggota Exco yang akan melaporkan ke FIFA terkait persoalan tersebut, Menpora mengatakan,"Mereka itu pun bisa dilaporkan oleh kantor saya karena menipu Menteri. Jadi, di hadapan pejabat negara berani-beraninya mengajukan surat palsu. Sekarang, Biro Hukum dari Kemenpora akan memproses ini dan mereka bisa ditangkap polisi."
Meski begitu, Roy Suryo, mengaku tidak akan langsung melakukan proses hukum tersebut. Politisi Partai Demokrat itu menyatakan akan lebih dulu menunggu KLB PSSI pada 17 Maret mendatang selesai.
"Jadi, sebelum mereka melapor, mereka harus tanggung jawab dulu soal surat yang mereka tunjukkan. Berani-beraninya ditunjukkan kepada seorang pejabat negara. Untung saja, saya tidak marah," kata Menpora Roy Suryo.
Sumber: KOMPAS.com - Kamis, 14 Maret 2013Pada Rabu (13/3/2013), muncul dua surat yang kembali menambah kesimpangsiuran voters KLB PSSI. Surat pertama merupakan notula rapat Exco pada 7 Maret yang diikuti Djohar Arifin Husin (Ketua Umum PSSI), Farid Rahman, Sihar Sitorus, Bob Hippy, Widodo Santoso, Mawardi Nurdin, dan Tuty Dau. Pada salah satu halaman dalam notula itu berisi daftar nama 18 pengprov yang memiliki perbedaan dengan yang diumumkan salah satu anggota Tim Verifikasi, Sefdin Syaifudin.
Dalam notula itu, tertera tanda tangan Djohar dan Farid selaku Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum PSSI beserta lima anggota Exco lainnya. Sementara surat lain yang beredar adalah Surat Keputusan (SK) No SKEP/32/JAH/III/2013 tentang daftar voters KLB PSSI tertanggal 17 Maret 2013. Dalam SK itu, terdapat juga daftar 100 pemilik suara yang diklaim merupakan peserta sah KLB. Akan tetapi, ke-16 di antaranya berbeda dengan notula rapat Exco pada surat pertama.
Namun, yang menjadi polemik adalah Djohar juga menandatangani SK tersebut. Djohar sebelumnya membantah pernah menandatangani notula yang ditunjukkan sejumlah anggota Exco, karena pada 7 Maret itu dia mengaku tengah berada di Medan untuk mengikuti acara pemilihan kepala daerah.
Roy Suryo mengakui, memang ketika beberapa anggota Exco menunjukkan notula rapat Exco tersebut Djohar juga hadir. Namun, ketika itu, Djohar mengaku menandatangani notula itu di bandara dan posisi surat pun tidak berbentuk dalam format notula rapat Exco.
"Setelah saya lihat lagi, pada notula itu juga terdapat keanehan. Saya terus terang juga meragukan notula itu dan bahkan di belakang itu ada tujuh tanda tangan. Tapi, di setiap halaman ada lima paraf. Berarti ada dua yang tidak paraf. Itu cacat hukum," ujar Roy Suryo di Jakarta, Kamis (14/3/2013).
"Yang menarik, justru tiba-tiba salah satu Exco menambahkan tanda tangan lagi di situ dan saya curiga itu prosesnya bisa jadi tidak ada rapat yang sebenarnya. Setelah saya tanyakan ini rapatnya kapan, mereka menyebut itu tanggal 7. Tapi, karena tidak dilakukan di Kantor PSSI, ya sudah, kalau rapat itu harusnya di PSSI," tambahnya.
Ketika ditanya kembali mengenai langkah lima anggota Exco yang akan melaporkan ke FIFA terkait persoalan tersebut, Menpora mengatakan,"Mereka itu pun bisa dilaporkan oleh kantor saya karena menipu Menteri. Jadi, di hadapan pejabat negara berani-beraninya mengajukan surat palsu. Sekarang, Biro Hukum dari Kemenpora akan memproses ini dan mereka bisa ditangkap polisi."
Meski begitu, Roy Suryo, mengaku tidak akan langsung melakukan proses hukum tersebut. Politisi Partai Demokrat itu menyatakan akan lebih dulu menunggu KLB PSSI pada 17 Maret mendatang selesai.
"Jadi, sebelum mereka melapor, mereka harus tanggung jawab dulu soal surat yang mereka tunjukkan. Berani-beraninya ditunjukkan kepada seorang pejabat negara. Untung saja, saya tidak marah," kata Menpora Roy Suryo.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Sepak Bola